Mari Hidup Bermartabat Oleh: dr Robert Valentino Tarigan SPd

Featured

Mari Hidup Bermartabat
Oleh: dr Robert Valentino Tarigan SPd

Ketika masalah pemukulan semena-mena polisi Malaysia terhadap wasit dari Indonesia Donald PL Colopita karena “dianggap” TKI ilegal meramaikan media-media masa baik cetak maupun tulis, saya sedang berada ditahanan Poldasu. Saya mulai ditahan Rabu (29/8) terkait masalah pemakaian logo Poldasu tanpa izin di brosur yang pencetakannya sama sekali tidak saya ketahui. Yang mencetak brosus itu adalah staf saya bernama Baginda Aritonang. Karena kesalahan yang tidak saya ketahui itu, saya dijerat pasal 378 dan 228 dan harus masuk sel.

Penangguhan Penahanan
Berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, ormas, LSM, keluarga, dan lainnya, menganjurkan agar saya memohon penangguhan penahanan. Sembari mengenang proses penahanan yang terkesan unik, dan permintaan berbagai elemen itu, saya bertanya dalam hati: apa salah saya, sehingga harus memohon penangguhan penahanan? Apakah saya tidak boleh menguji sejauh mana hukum dan aparatnya telah berjalan di rel yang benar?
Apakah permohonan penangguhan penahanan, bukan merupakan upaya merontokkan martabat aktivis seperti saya? Dengan memohon penangguhan penahanan, berarti saya mengakui kesalahan yang dituduhkan. Apakah wajar saya mengakui kesalahan yang tidak saya lakukan? Sementara permohonan ini itu pastilah dibarengi dengan barter: mencabut gugatan praperadilan yang sudah didaftarkan tim pengacara saya ke Pengadilan Negeri Medan (Jumat. 31/08-07) dan menghentikan advokasi hutan yang sudah belasan tahun saya lakoni.
Saya adalah Direktur LSM Pelindung Bumimu yang kerap mengadvokasi hutan dan mungkin sudah jadi TO (target operasi) pihak-pihak tertentu seraya menunggu peluang (celah) untuk menjerat dan pada akhirnya meluluhlantakkan upaya saya bersama masyarakat luas menyelamatkan hutan. Sekalai lagi, apakah harus saya terima permintaan berbagai elemen agar saya memohon penangguhan penahanan?
Mengingat nasib saya yang dianjurkan untuk memohon (baca: mengemis) agar tidak ditahan, saya jadi ingat nasib bangsa ini di mata dunia, terutama tetangga kita Malaysia dan Australia yang telah merendahkan martabat kita. Uniknya, kita ramai-ramai “mengemis maaf” kepada mereka. Apakah kita rela hidup tanpa martabat.

Pemukulan Wasit
Di tahanan saya tetap mengikuti berita-berita maupun ulasan-ulasan tentang pemukulan semena-mena polisi Malaysia terhadap wasit berskala internasional dari Indonesia yang sedang bertugas di Malaysia karena “dianggap” TKI ilegal. Kasus ini merupakan simbol telak manusia Indonesia tanpa martabat di mata (orang) Malaysia, kita hanyalah “sekumpulan” bangsa TKI illegal yang disebut dengan “indon”. Maka siapa pun kita orang Indonesia ketika berada di negeri jiran itu, jika penampilan fiskal kita cenderung mirip TKI ilegal, sangat mungkin mendapat perlakukan yang sama.
Dalam kasus yang lain, kita tentu masih ingat Sutiyoso juga diperlakukan kurang sedap di Australia. Telah tercipta stigmatisasi negatif dari negara-negara luar terhadap bangsa Indonesia.
Martabat bangsa luluh lantak! Secara psikologi, gejala luluh lantaknya martabat bangsa itu ditandai oleh merebaknya prasangka orang luar terhadap kita. Prasangka (prejudice) lebih intens dan jahat dari ketidakpercayaan (distrust). Bangsa kita bukan hanya tidak dipercaya orang luar tetapi sudah diprasangkai.
Dan prasangka itulah yang terjadi pada wasit kita di Malaysia. Dia bukan TKI illegal, dia tidak berbuat apa pun, tetapi karena diprasangkai sebagai TKI ilegal sebagai cermin “serba buruk dan menyebalkan” orang Indonesia, dia diperlakukan semena-mena.
Saya bukan pelaku pencetakan brosur berlogo Poldasu, tetapi karena diprasangkai bersalah, saya harus masuk sel. Saya benar-benar merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak-pihak tertentu. Saya yakini, perilaku semena-mena ini merupakan rangakaian konspirasi jahat guna menghancurkan martabat dan usaha saya yang mempekerjakan sedikitnya 1200 orang dari tamatan SD, hingga S2 bahkan S3.
Pegawai-pegawai saya, tidak ada yang berpenghasilan di bawah UMR (upan minimum regional). Bahkan setelah 3 bulan bekerja, para karyawan berpenghasilan minimal Rp 1 juta. Karena prasangka, semua yang telah saya bangun dengan susah payah bertahun-tahun akan dihancurkan.
Prasangka sendiri secara bebas bisa diartikan sebagai sebuah sikap (mental) yang tak kondusif, merugikan (kedua pihak), negatif, yang mengarah pada anggota kelompok atau kelompok tertentu. Prasangka ini sungguh jahat dan sering tidak manusiawi. Orang-orang yang kepribadiannya dipenuhi prasangka ini sendiri tentu saja tidak sehat (patalogis), irasional, dan subyekrif. Dan jelas, negara-negara tetangga (baik oknum maupun sebagai kelompok bangsa) yang dipenuhi prasangka terhadap kita juga patalogis secara kejiwaan.
Kondisi kita sebagai “obyek” prasangka ini juga tidak kalah sakitnya secara kejiwaan sebab hal ini merupaklan simtom dari martabat bangsa yang tergerus. Itu sebabnya sebagai obyek prasangka kita juga cenderung berperilaku patalogis juga. Tandanya, kita juga cenderung reaktif-emosional, irasional, dan subyektif, mau membalas dengan prinsip an aye for an aye, melakukan sweeping orang Malaysia, dan mengusir atletnya, dan banyak lainnya.
Namun, bukan itu esensi masalahnya! Ini problem kepemimpinan bangsa. Salah satu tugas utama pemimpin adalah menegakkan martabat organisasi (Indonesia). Jika rakyat kehilangan martabat, dan dijadikan obyek prasangka, bukan mereka yang salah, tetapi para pemimpinnya.
Kita tidak bisa melawan mereka dengan sikap-perilaku patalogis juga (serba reaktif, irasional, subyektif). Maka kepemimpinan para pemimpin haruslah “sehat”, tidak patalogis: semua sikap dan perilaku kepempinan harus dilandasi oleh proses kerja dan tujuan yang “rasional-obyektif”. Rasional-obyektif berhubungan dengan data dan fakta, tidak hanya opini. Maka proses dan tujuan kepemimpinan adalah bagaimana mengubah “data dan fakta” kondisi rakyat dari status para TKI ilegal, yang liar mengendap-endap mencari sesuap nasi di negara tetangga, disiksa, diperkosa, dibunuh, berubah menjadi tuan di negeri sendiri (yang tidak kelaparan, tak kelayapan karena tidak punya rumah, dan aman bekerja di negara sendiri).
Para penguasa atau petinggi negeri adalah orang-orang hebat dan sukses, tetapi belum tentu mereka layak disebut pemimpin sukses – pendapat John Maxwell – jika mereka belum menemukan “tempat” yang tepat bagi pengikutnya (rakyat).
Banyaknya rakyat yang menjadi TKI ilegal merupakan refleksi bahwa mereka belum punya tempat yang tepat, bahkan di negerinya sendiri. Maka para saudaraku, jangan lagi menuntut (baca mengemis) kata “maaf” dari Malaysia dan Negara mana pun yang telah mencederai martabat kita. Itu justru refleksi dari tergerusnya martabat kita sampai ke titik nadir. Kita tak perlu maaf, kita perlu rasa hormat mereka. Dan itu tugas para pemimpin untuk bekerja lebih “sehat”!
Demikian pulalah saya di tahanan ini, saya harus bertahan dalam kehidupan yang bermartabat, tidak perlu memohon (mengemis) penangguhan penahanan terhadap kesalahan yang tidak saya lakukan. Jika itu dilakukan, sama saja dengan melegetimasi kesewenangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu.
Pertanyaannya, jika martabat aktivis seperti saya rontok, dalam skala lebih luas tidakkah merontokkan martabat bangsa pula? Atau memang kita akan membiarkan terus-menerus bangsa ini kehilangan martabat? Entahlah.
Prasangka pihak tertentu telah menjadikan saya sebagai TO. Gerakan advokasi hutan yang saya lakukan bersama rakyat sejak belasan tahun lampau, sangat boleh jadi membuat berbagai pihak yang terkena dampaknya menjadi gerah. Sebelum ditahan, saya kerap mendapat teror.
Pada 15 Juli 2003, Sudarto menodongkan pistolnya ke arah perut kanan saya di teras Kantor Bupati Karo. Selanjutnya, penodongan itu saya adukan ke Polres Tanah Karo. Karena kurang mendapat respon, saya kembali mengadu ke Poldasu. Karena locus de licty-nya di Tanah Karo, maka pengaduan dilimpahkan kembali ke Polres Tanah Karo. Dalam pada itu Sudarto pun mengadukan saya atas dasar pencemaran nama baik. Maka perkara ini disidangkan bersamaan (split). Ketika Sudarto sebagai terdakwa saya dan yang lainnya sebagai saksi. Dan ketika Valentino (saya) sebagai terdakwa, Sudarto dan lainnya sebagai saksi.
Perkara pidana Regno: 274/Pid.B/2003/PN Kabanjahe tersebut, mulai disidangkan sekitar September 2003 dan pembacaan vonis 14 April 2004, dengan hasil bebas murni untuk saya (Valentino) dan bebas murni pula untuk Sudarto. Pada sidang pertama, saya dibentak-bentak oleh Majelis Hakim dan para wartawan tidak dibenarkan meliput jalannya persidangan, padahal itu adalah sidang terbuka.
Karena merasa keputusan pengadilan tak memenuhi rasa keadilan, saya meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabanjahe untuk melakukan kasasi. Sebab, seandainya memang Sudarto tak terbukti melakukan penodongan, tentu saya yang harus divonis telah melakukan pencemaran nama baik. Atau sebaliknya, jika memang tak terbukti saya melakukan pencemaran nama baik, tentu Sudarto yang harus dihukum.
Berikutnya pada Jumat malam 20 Oktober 2005, sekitar pukul 23.00 Wib, lokasi BT/BS BIMA di Jalan Bantam No 6 A Medan – pusat bimbingan test dan study yang saya kelola – dikepung oknum-oknum yang menurut dugaan adalah aparat Polres Deli Serdang, Asahan dan Polsek Medan Baru serta Polsek Helvetia. Jumlah mereka lebih dari 50 orang. Pengepungan itu kemudian saya adukan ke Propam Poldasu. Berikutnya, sekitar Maret 2006, PGRI Sumut pun mempertanyakan pengaduan atas pengepungan itu, juga tak ada tanggapan.
Informasi yang saya dapatkan, pengepungan tersebut dipimpin langsung oleh Saudara Mahfud yang pada waktu itu adalah Kapolres Asahan dan Saudara Sandy Nugroho yang pada waktu itu adalah Kasat Reskrim Polres Asahan. Indikasi ini terlihat, keduanya – ketika itu – lebih banyak waktunya berada di Medan dibanding di Asahan.
Apa tujuan dilakukan pengepungan lokasi BT/BS BIMA tersebut, saya juga tidak tahu pasti. Mungkin saja untuk menakut-nakuti saya yang hanya seorang guru agar berhenti dari gerakan advokasi lingkungan yang selama ini saya lakukan. Yang pasti, pengaduan saya tersebut tak jelas rimbanya.
Ketika peristiwa pengepungan tersebut saya tanyakan kepada Saudara Yusfhi sebagai Kapolsek Medan Baru (ketika itu), jawabnya mengambang. Ketika itu Yusfhi hanya mengatakan: “saya harus menghormati senior saya”. Pertanyaannya, apakah boleh hanya karena menghormati senior, melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan?
Selanjutnya, seorang staf BT/BS BIMA bernama Reza sempat ditabrak sepeda motornya di seputar Jalan Hayam Wuruk dekat lokasi BIMA sekitar bulan Juni 2007, namun dalam waktu sangat singkat muncul seorang aparat polisi mengaku anggota intel dari Polsek Medan Baru. Akibatnya staf tersebut ketakutan padahal situasinya, dia adalah korban penabrakan. Peristwa ini terjadi, setelah Reza tidak mau diajak kerja sama dengan mereka.
Kemudian, pada Maret.2007 saya dipanggil penyidik Polda Sumut, dimintai keterangan terkait pemuatan logo Poldasu dalam salah satu selebaran/promosi BT/BS BIMA. Sebagi warga yang baik panggilan ini saya penuhi dan menyatakan bahwa tidak ada memerintahkan staf memuat lambang Poldasu. Namun puluhan karyawan BT/BS BIMA turut diperiksa bahkan seorang staf bernama Baginda dijadikan tersangka.
Setelah tiga kali pemeriksaan, akhirnya pada Rabu (29 Agustus 2007) ditahan di Reskrim Poldasu. Padahal, sama sekali saya tidak mengetahui pemuatan lambang (logo) Poldasu tersebut. Ini benar-benar sebuah skenario yang tersistematis untuk melemahkan perjuangan penyelamatan hutan.
Kini, saya di tahanan Poldasu, apalagi targetnya, kalau bukan ingin menghancurkan martabat aktivis seperti saya? Apakah pantas saya diperlakukan seperti ini dan harus mengemis penangguhan penahanan? Kalau memang secara hukum saya pantas ditahan, akan saya lakono dengan khidmat. Tapi, dalam hati saya bertanya, kalau beginilah cara memperlakukan anak bangsa, bagaimana mungkin Malaysia yang penduduknya hanya sejumlah penduduk Sumatera Utara kurang lebih, mau menghargai martabat kita. ***

Pimpinan BT/BS BIMA Berpusat di Medan

Bantuan untuk Korban Bencana Alam

Bantuan untuk Korban Bencana Alam

  1. November 2003 memberi bantuan peralatan sekolah (buku-buku, tas dan lainnya) bagi pelajar yang terkena banjir bandang Bohorok.
  2. Desember 2003 membantu peralatan sekolah (buku-buku, tas dan lainnya) untuk pelajar korban banjir di Tebing Tinggi.
  3. Desember 2004 membantu kebutuhan sembako korban longsor di Desa Sikodon-kodon Tanah Karo, berikut melakukan advokasi terhadap rakyat yang dirugikan akibat pembangunan hotel dan tempat hiburan.
  4. Januari 2005 membantu peralatan sekolah (buku-buku, tas, dan lainnya) untuk pelajar yang jadi korban tsunami di Banda Aceh dan selanjutnya merancang program pendidikan bagi anak-anak korban tsunami bersama PGRI (Perasatuan Guru Republik Indonesia).
  5. Februari 2005 membantu peralatan sekolah (buku-buku, tas, dan lainya) untuk pelajar yang jadi korban tsunami di Lhoksemawe.
  6. Februari 2005 bekerjasama dengan MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong) Republik Indonesia membantu kebutuhan sembako, dan perlatan rumah tangga (piring, gelas, kompor dll) untuk korban tsunami Aceh-Nias.
  7. Maret 2005 melakukan pengobatan massal bagi korban gempa Nias.
  8. Juni 2005 bekerjasama dengan PGRI, melakukan bimbingan untuk anak-anak Nias korban tsunami dan gempa untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2005.

Valentino: Kasus Illegal Logging Kenapa Sulit Dibasmi

Pada Seminar Taman Kota
Valentino: Kasus Illegal Logging Kenapa Sulit Dibasmi

Medan (     ) – “Ada apa di balik kasus illegal logging? Kenapa sepertinya tangan-tangan hukum tak mampu menyentuh para pelakunya, terutama para toke dan bos besar,” demikian dr Robert Valentino Tarigan SPd Direktur LSM Pelindung Bumimu Selasa (12/6) di Binagraha Pemprovsu Medan pada acara Seminar “Hutan Kota sebagai Paru-paru Kota dalam Perspektif Tata Ruang dan Penataan Lingkungan”.
Seminar itu dibuka oleh Kepala Bapedaldasu Prof Dr Syamsul Arifin mewakili Gubsu. Hadir pada kegiatan itu, Muspida Sumut, pengurus dan anggota KNPI Sumut – yang menggagas acara ini, pemerhati lingkungan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serta undangan lainnya. Narasumber lainnya, dr Sofyan Tan, Prof Dr M Arif Nasution MA, dan Prof Dr Syamsul Arifin sendiri.
Karena itu, Valentino membandingkan kasus judi dengan pencurian kayu ini. “Kasus judi – dengan tekad kuat Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dan jajarannya, dapat tuntas dalam semingu saja. Lalu, kenapa kasus illegal logging tak tuntas-tuntas, ada apa? Apakah para maling kayu itu terlalu kuat, atau para petugas dapat dibeli dengan uang mereka yang nyaris tak berseri?” tanyanya.
Masih maraknya pencurian kayu di Sumut, indikasinya dapat dilihat di Gunung Simasik Desa Dolok Silau, Kecamatan Dolok Silau Simalungun yang berbatasan dengan Tanah Karo dan Deli Serdang. Di lokasi yang jaraknya sekitar 40 km dari Medan itu, ratusan hektar hutan pinus hasil reboisasi di lereng bukit  dibabat orang tertentu dengan mengatasnamakan hutan rakyat.

seminar_clip_image002 seminar_clip_image003
Ketika Tim LSM Pelindung Bumimu meninjau langsung ke lapangan Jumat (8/6) menemukan hamparan hutan pinus yang telah diporakporandakan. Beberapa waktu sebelumnya, anggota tim Pelindung Bumimu yang turun ke lokasi dengan petugas dari Poldasu juga menemukan beberapa alat berat seperti bulldozer, beko, dan alat yang digunakan untuk pengangkutan kayu serta beberapa gergaji potong (sinso).
Sekitar lima kilometer dari jalan beraspal ke lokasi kondisinya sudah tanglas (tidak ada pohon) akibat disorong bulodzer untuk mengatasi supaya pengangkutan kayu tersebut tidak ada kendala. Sekitar lokasi belakang terlihat lintasan air sungai yang mengaliri beberapa persawahan. Menurut masyarakat, sungai itu bernama Simasik bermuara ke Sungai Ular Deli Serdang. “Siapa yang melindungi mereka kalau bukan aparat,” tandas Valentino.
Terjadinya gejala pemanasan global, musim yang tidak menentu, adalah ekses dari minusnya hutan, termasuk hutan kota. “Kebutuhan akan keberadaan hutan adalah kepentingan bersama dalam rangka pewarisan mata air kepada anak cucu, termasuk anak cucu para maling kayu, marilah sama-sama kita berjuang mempertahankan hutan yang masih ada. Seiring dengan itu, hutan-hutan yang rusak kita perbaiki dengan mereboisasinya,” harap Valentino.
Jika ada pihak yang membutuhkan bibit untuk mereboisasi hutan, Valentino bersedia memenuhinya. “Saya akan sediakan bibit berikut staf ahlinya untuk melihat kondisi lahan (tanah) yang akan ditanami agar sesuai dan tak sia-sia. Cuma lagi yang menanamnya adalah rakyat, sehingga rakyat pula yang kelak menjaganya,” lanjutnya.
Begitu pulalah hendaknya diperlakukan terhadap taman kota yang sudah ada maupun yang akan dibangun. “Bila pengadaan taman kota lebih berorientasi proyek, bukan dalam niatan untuk pembangunan, hasilnya akan nihil. Perspektif proyek adalah untung atau rugi. Sementara pembangunan taman kota, jika dilihat dari kacamata sempit, jelaslah merugikan karena lahan (tanah) yang ada dapat dijual kepada developer dengan harga mahal,” bebernya.
Karena itu, Valentino berharap, membangun taman kota hendaklah dengan kacamata kemanusiaan karena manfaatnya akan baru terasa 10 tahun ke atas. “Sementara pembangunan fisik lainnya – seperti jembatan, gedung bertingkat, dan lainnya – manfaatnya terasa dan terlihat sesegara mungkin.
Padahal, dalam jangka panjang, pembangunan taman (hutan kota) juga sangat menguntungkan secara ekonomis. Dengan adanya taman-taman kota yang luas dan banyak, niscaya penduduk kota akan tercukupi kebutuhan oksigennya sehingga sehat dan tak sering-sering ke rumah sakit. “Jika kondisi kota nyaman karena banyaknya pohohn, tentu tidak diperlukan AC (air conditioner). Maka pemakain listrik pun akan hemat,” katanya lagi. (     ).

Longsor di Desa Marjanji Aceh, Asahan Valentino: Kalau Dirusak, Alam Bertindak dengan Bahasanya Sendiri Oknum Satlantas: Yang Membacking Kapolres

Longsor di Desa Marjanji Aceh, Asahan
Valentino: Kalau Dirusak, Alam Bertindak dengan Bahasanya Sendiri
Oknum Satlantas: Yang Membacking Kapolres

Medan (       ) – “Kalau dirusak, alam akan bertindak dengan bahasanya sendiri yang terkadang tidak bisa diterima keterbatasan akal manusia. Penebangan hutan secara sembarangan,  pengorekan (galian) batu dolamit, dan perusakan lingkungan lainnya menjadi jalan bagi alam untuk membuktikan kemarahannya,” demikian dr Robert Valentino Tarigan SPd mengemukukakan kepada wartawan kemarin di kantornya Jalan Bantam No 6 A Medan menanggapi peristiwa tanah longsor yang terjadi di kaki Bukit Barisan, kawasan Bedeng Tujuh, Dusun I, Desa Marjanji Aceh, Kecamatan Bandarpulau Asahan.
Peristiwa yang menewasakan seorang balita berusia dua bulan Selasa (6/12) malam sekira pukul 20.00, masih menorehkan kenangan kelabu bagi keluarga Salman Panjaitan, Risman dan keluarga lainnya. Salman harus mengikhlaskan bayinya tewas dibawa longsor berikut rumahnya hancur. Risman juga harus tabah melihat anaknya Risma, 8 tahun, diseret longsor kemudian dibawa arus sungai Asahan sejauh 12 km sementara harta benda dan rumahnya hancur Meski Risma selamat, tak urung meninggalkan luka bagi fisik dan jiwanya. Empat kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal, belasan lainnya kehilangan sebagian harta bendanya.

seminar_clip_image002_0000 seminar_clip_image003_0000
Begitu mendengar ada longsor, Valentino yang pimpinan BT/BS Bima berpusat di Jalan Bantam No 6 A Medan ini bersama tim mempersiapkan diri untuk investigasi sembari memberi bantuan beberapa kardus mi instan. Saat sampai di lokasi Jumat (9/12) siang, terlihatlah kondisi alam yang mengenaskan. Hutan gundul dengan pohon-pohon meranggas, nyaris kering. Sementara, dolamit terus dikorek seperti tanpa hambatan. “Apakah ada izin pengorekan, saya tidak tahu. Kondisi kerusakan alam inilah penyebab longsor,” tandas Valentino.
Akar-akar pohon dan batu dolamit itu merupakan penyangga tanah. Jika akar pohon tak ada lagi, sementara dolamit juga dikorek, tanah tak punya ikatan apa pun. Maka begitu hujan datang, terjadilah longsor.
Pengorekan dolamit besar-besaran, berlangsung di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohon Meranti Tobasa yang bersebelahan dengan desa tempat terjadi bencana longsor. “Jika tak segera dilakukan perbaikan lahan seperti reboisasi dan menghentikan kegiatan perusakan lingkungan, kelak bencana serupa akan datang lagi,” Valentino yang juga Direktur LSM Pelindung Bumimu mengingatkan
Pascabencana, masyarakat yang bermukim di seputar desa tersebut, jika hujan akan turun, terus was-was dan berdoa. “Kami selalu cemas,” tutur warga kepada rombongan Valentino.
Justru itu, ketika di hari yang sama, Camat Bandarpulau Drs Syafrizal beserta anggota DPRD Asahan Dapem IV mengunjungi desa tersebut sembari memberi bantuan, Valentino meminta camat dan Kepala Desa Marjanji Aceh, Harun untuk menggerakkan rakyat agar bersama-sama melakukan reboisasi. “Bibitnya – seberapa banyak pun – akan saya sediakan sepanjang rakyat mau bersama-saman menanam,” kata Valentino ketika itu. Makanya, harus dikoordinasikan, bibit apa yang bermanfaat dan dibutuhkan rakyat serta sesuai dengan kondisi lahan.Katanya lagi, memberi bantuan adalah hal yang baik dan mulia. Tetapi hal yang lebih baik dan mulia adalah mencegah bencana dengan merawat alam. “Kondisi lahan kritis mari sama-sama kita perbaiki. Camat dan kepala desa menyambut hangat tawaran saya untuk melaksanakan reboisasi di daerah tersebut. Kita tinggal menunggu, jika masyarakat sudah siap untuk menanam, saya akan bawa bibit,” ungkapnya.
Ketika hendak pulang ke Medan, ada razia yang dilakukan Satlantas Polres Asahan. Saat melintasi jalan lintas Sumatera (jalinsum), mobil Valentino distop, oknum petugas menanyakan dari mana? Dijawab oleh Valentino: melihat kerusakan hutan dan mencari pelakunya. “Ironsinya, ketika itu oknum Polantas mengatakan kepada kami: tak kan mungkin dalang intelektualnya tertangkap, sebab yang mem-backing adalah Kapolres. Ada apa, kok sampai oknum polantas bicara demikian?” Valentino dalam nada tanya.
Boleh jadi apa yang diungkapkan oknum Polantas Polres Asahan itu benar, sebab Drs James Ganda Sormin kepada SIB (12 Desember 2005) mengaku heran dan prihatin melihat masih banyaknya truk bermuatan kayu melintas jalinsum Asahan. “Ini membuktikan masih maraknya aksi penebangan hutan,” tutur Valentino menirukan Sormin yang dikenal sebagai Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut itu. (         ).

Valentino: Lingkungan Kesatuan yang Holistik

Perguruan Methodis 1 Adakan Penghijauan
Valentino: Lingkungan Kesatuan yang Holistik

Medan (      ) – Direktur LSM Pelindung Bumimu dr Robert Valentino Tarigan SPd mengemukakan, lingkungan sebenarnya warisan dari anak cucu kepada kita. “Kalau warisan itu kita habiskan, apalagi yang tersisa untuk mereka. Jadi penghijauan merupakan warisan (tabungan) anak cucu yang sebelumnya kita ambil, dan kini kita kembalikan untuk mereka,” urai Valentino kepada wartawan kemarin di kantornya Jalan Bantam No 6 A Medan.
Hal senada juga disampaikan Valentino di Perguruan Methodist 1 dalam acara Family Gathering Day 2008, Sabtu 26 April 2008. Saat itu, di antara banyak kegiatan, juga melakukan aksi penghijauan dengan menanam 5000 pohon. Secara simbolis 10 pohon ditanam di lapangan sekolah itu Jalan Hang Tuah No 4 Medan. Gubsu ketika itu diwakili oleh Kadis Pendidikan Sumut Drs Taroni Hia.
Valentino mengingatkan, hutan berfungsi untuk menyerap, menyimpan dan mengalirkan air ke mata air. Akar-akar kayu adalah “alat” sirkulisasi air yang tak mungkin tergantikan dengan apa pun. Jika hutan rusak, maka air dari pegunungan – saat hujan tiba – akan dikirim ke dataran rendah seperti Medan. Maka menerima banjir bandanglah warga Medan.
Sementara itu Drs Osbeth Sinaga MSi, Pimpinan Perguruan Methodist 1 mengemukakan, dengan tema Membangun Generasi Muda yang Kreatif dan Inisiatif Peduli Lingkungan diharapkan mampu menyentuh para siswa untuk peduli lingkungan. “Kita mensuport para siswa agar menjaga lingkungan yang dimulai dari lingkungan sendiri. Diharapkan kelak mereka tumbuh dan berkembang sebagai sosok yang menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan. Bahkan manusia sesungguhnya tak kan dapat hidup tanpa keberadaan makhluk-makhluk lain. Itu yang perlu kita tanamkan,” urainya.

hutan-dolok_clip_image002

hutan-dolok_clip_image003
Dr Rahmatsyah dalam kesempatan tersebut mengemukakan, kondisi alam Indonesia yang begitu indah merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. “Gerakan penyadaran akan arti penting lingkungan, salah salah satunya dengan penghijauan.
Kata Valentino pula, kegiatan serupa ini perlu ditindaklanjuti. “Andai tiap satu siswa dapat menanam sepuluh pohon saja, niscaya problem lingkungan di Sumut akan teratasi. Kita pun akan terhindar dari bencana banjir,” tukasnya.

Satu Kesatuan
Diingatkan, lingkungan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dan lainnya. Sebagai contoh, kawasan Leuser membentang dari Aceh, Langkat, Dairi hingga Kabupaten Karo. Jadi, problem orang Karo, Dairi, Aceh dan lainnya dengan hutannya, sesungguhnya adalah problem kita semua bangsa manusia. Mengapa tidak, banjir yang dirasakan di kota-kota dewasa ini, baik yang ada di Sumut maupun Aceh, berawal dari “perampokan” hutan baik KEL (Kawasan Ekosistem Leuser) maupun lainnya.
Bicara hutan, sesungguhnya tidaklah hanya sekadar kayu. Tapi merupakan sebuah ekosistem yang berkaitan dengan sirkulasi air, kesuburan tanah, habitat makhluk hidup, dan lain sebagainya. Menumbangkan sebatang pohon tanpa perhitungan akan berakibat kehancaruan kehidupan yang berkelanjutan, sama artinya merusak sebuah habitat di mana makhluk hidup bergantung.
Contoh, dengan hilangnya habitat bagi lalat di hutan, ia tentu akan masuk ke perkampungan penduduk atau perladangan. Jeruk-jeruk Karo, pernah mengalami kondisi tragis, gugur dari tangkai sebelum tua akibat diserang hama lalat ini.
“Yang sangat pasti – dalam jangka pendek – akibat penebangan kayu, adalah banjir yang membuat rakyat miskin dan papa seketika dalam skala massif. Sementara yang kaya hanya segelintir orang, yakni pencuri-pencuri kayu dan para pesuruhnya. Kalau kita tidak mau kena banjir, hanya ada satu jalan: lawan. Ayo, siapa berani,” imbau Valentino bersemangat. (     ).

Manusia, Lingkungan dan Sastra

Manusia, Lingkungan dan Sastra

Oleh: dr Robert Valentino Tarigan SPd**

 

Kapasitas Bumi

            Kita bangsa manusia di belahan bumi mana saja: barat, timur, selatan, utara dan lainnya, haruslah sama menyadari bahwa bumi yang kita tempati ini punya batas kesanggupan memikul beban. Bumi yang tabah dan tak pernah mengeluh adalah milik satu-satunya yang harus dijaga demi kehidupan yang berkelanjutan.

Jika kapasitas bumi terlampauai – tidak bisa tidak – bencanalah yang harus kita terima. Bencana itu, tidak saja menimpa orang-orang yang selama ini memperlakukan alam dengan semena-mena. Bencana – bila itu datang – akan menghantam siapa saja. Bencana tidak mengenal  si ‘raja hutan’ yang dengan perkasa membabat pohon, tidak mengenal si pemilik pabrik yang tidak mengindahkan dampak lingkungan dari limbah pabriknya, tidak mengenal si pemilik pukat harimau yang menguras habis ikan laut sampai ke benur-benurnya. Bencana itu, juga harus dirasakan si Tongat dan keluarganya yang tinggal di kaki gunung atau pinggiran sungai sekalipun.

Jumlah penduduk bumi yang kini melampaui lima miliar lebih merupakan peringatan bagi kita bangsa manusia. Menurut para ahli – termasuk Steven Hawking sang fisikawan kondang itu – bumi kita hanya mampu menampung penduduk tidak lebih dari 10 miliar saja. Jadi, andaikata kita tidak mampu menekan laju pertumbuhan manusia, niscaya kesempatan hidup di planet bumi ini perlu jadi perhatian serius.

Peradaban bangsa manusia yang menuju 6 miliar menghadapi risiko bagi kehidupan yang berkelanjutan. Pasalnya, kita telah memaksa bumi sampai ke batas kemampuannya. Sejak revolusi industri, jumlah penduduk meningkat sampai delapan kali lipat. Sementara itu, produk kegiatan industri telah naik lebih dari 100 kali lipat dibanding 100 tahun lampau.

Peningkatan jumlah penduduk serta kegiatan yang tak terduga ini menimbulkan dampak yang luar biasa pada lingkungan. Kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan manusia dan kehidupan lain berkurang sekali. Dalam waktu kurang dari 200 tahun planet ini telah kehilangan enam juta kilometer persegi hutan; beban sedimen dari erosi tanah telah meningkat tiga kali lipat di palung-palung sungai yang dimanfaatkan secara intensif; pemakaian air telah berkembang dari 100 menjadi 3600 kilometer kubik pertahun.

Sitem-sistem atmosfer juga telah terganggu, dan mengancam tata iklim yang sejak lama sekali diadaptasi oleh manusia dan bentuk-bentuk kehidupan lain. Sejak pertengahan abad kedelapan belas, kegiatan manusia menghasilkan lebih dari dua kalilipat metana di atmosfer; meningkatkan kosentrasi karbondiaksida sebanyak 27 persen dan nyata-nyata merusak lapisan ozon di stratosfer. (Lengkapnya baca “Bumi Wahana” Gramedia Pustaka Utama halaman 4, 1993).

 

Keseimbangan Terganggu

            Majalah Jepang Bergambar Vol 13 No 2 Tahun 1990 mengatakan, keseimbangan yang diperlukan bagi pertukaran bahan-bahan kimia secara normal antara bumi dan atmosfer yang begitu vital bagi kehidupan bumi nampaknya telah terganggu dalam tahun-tahun  belakangan ini. Salah satu sebabnya adalah penggundulan hutan-hutan yang menyediakan oksigen bagi kita. Bersamaan dengan itu, obat-obat semprot dan pupuk pertanian telah menyerap ke dalam air tanah, dengan demikian mengakibatkan pencemaran air dan rusaknya tanah.

Sementara itu, karbondioksida dan gas metana, produk bungan dari potreleum, batubara dan bahan bakar fosil lainnya telah meninggikan tempratur bumi. Sedangkan sulfurdioksida telah mengakibatkan hujan asam yang mengancam flora bumi. Kini produk baungan seperti gas-gas CFC (cloroflurocarbon) sedang merusak lapisan ozon yang melindungi kehidupan di bumi dari sinar-sinar ultraviolet yang membahayakan dipancarkan oleh matahari.

Kesadaran  akan pentingnya hidup yang berkelanjutan adalah merupakan gagasan yang harus terus-menerus diaktualisasikan. Sebab, sumber daya yang ada di bumi sekarang ini sudah tidak memadai, dan tanpa bencana alam atau peperangan yang memakan banyak korban, penduduk dunia tidak dapat mencapai jumlah yang mantap, yaitu kurang dari 10 miliar jiwa. Tanpa adanya bencana, penduduk dunia sekarang ini mungkin telah mencapai 12 miliar yang tak mungkin ditampung oleh bumi, makanya dunia mencanangkan program keluarga berencana.

Sistem Pendukung

Sitem-sistem pendukung kehidupan adalah prses-proses ekologi yang membentuk iklim, membersihkan udara serta air, mengatur aliran air, mendaur ulang unsur-unsur esensial, menciptakan serta meregenerasi tanah dan menjaga agar planet tetap layak untuk kehidupan.

Sementara kegiatan manusia dewasa ini secara tidak tanggung-tanggung mengubah proses-proses ini melalui pencemaran global dan perusakan atau pengubahan ekosistem-ekosistem. Gas-gas rumah kaca, terutama yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran hutan, dan pertanian serta peternakan, terkumpul di atmosfer dan menyebabkan terperangkapnya gas bumi. Jika kenderungan ini serta jika model iklim bumi yang sekarang ini benar, tempratur rata-rata planet kita diduga akan meningkat 1 derajat celcius antara tahun 1990 dan 2025 dan 5 derajat celscius sebelum akhir abad mendatang.

Sepintas ini tidak banyak, tetapi ini perubahan yang lebih cepat dibanding perubahan selama 10.000 tahun terakhir. Jika ini terus berlangsung, daerah-daerah iklim akan bergewer, pola-pola persipitasi akan berubah, permukaan air laut akan naik, dan taufan serta badai akan makin sering terjadi serta dahsyat.

Lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung di stratosfer, terutama akibat CFC yang juga termasuk gas rumah kaca, dan hanya diproduksi oleh kegiatan manusia modern. Lapisan ozon bertugas menyaring sinar-sinar ultraviolet dari matahari yang bila dibiarkan lewat akan mengurangi produktivitas laut, menghilangkan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit, serta menyebakan kerusakan pada mata dan menimbukan kanker kulit.

 

Kalpataru dan Chipko

Sebenarnya Indonesia pun sudah sadar akan bahaya dari rusaknya lingkungan. Ini dapat ditandai dengan pemberian hadiah kalpataru bagi penyelamat lingkungan hidup. Ini memperlihatkan suara dari pembela lingkungan hidup masih dihargai.

Di India, dengan semangat antikekerasannya, gerakan Chipko telah berhasil menyelamatkan hutan-hutan yang akan ditebang kontraktor. Dengan semangat antikekerasan penduduk Desa Kilari India, selalu memeluk pohon-pohon bila kontraktor datang akan menebangnya. Dengan demikian kontraktor gagal menebangi pohon karena bila memaksa, berarti orang-orang desa yang memeluk pohon itu akan tertebang. Akhirnya hutan itu selamat dan kontraktor meninggalkan niatnya.

Hadiah Kalpataru dan gerakan Chipko merupakan salah satu contoh dari penghargaan dan pembelaan tanpa kekerasan terhadap lingkungan hidup. Tetapi, semakin pesatnya kemajuan teknologi dan investasi, langkah kaum industrialis akan semakin gagah dan luas. Justru itu, hari ini dan ke depan, sangat diperlukan  industri yang tidak merusak lingkungan. Ini memang menyangkut masalah kesadaran, mentalitas dari masyarakat luas, baik pemilik modal maupun pembela lingkungan hidup. Kalau tidak, bisa jadi pembangunan nantinya dapat menggiring bangsa manusia ke arah alienasi (keterasingan). Bahkan tidak mustahil pula pembangunan akan menggiring kepada proses pemusnahan bangsa manusia dari permukaan bumi. Suatu kondisi yang sangat paradoks.

Bila saja terjadi kaum pembela lingkungan hidup memusuhi industri, maka laju indistri akan terhambat. Bagaimana mungkin bangsa manusia akan maju? Demikian pula sebaliknya, jika sampai terjadi kaum industrialis menganggap sepi suara gerakan pembelaan terhadap lingkungan hidup, niscaya alam akan semakin compang-camping.

 

Lingkungan dan Sastra

Persoalan hidup yang berkelanjutan dikaitkan dengan sastra, saya pikir, bukanlah sesuatu yang dilekat-lekatkan begitu saja. Panitia memilih topik ini – masih menurut saya – adalah hal yang tepat. Mengapa tidak, sastra dapat menggarap persoalan apa pun menjadi menarik dan aktual dengan waktu yang panjang. Bahkan tidak menutup kemungkinan karya sastra yang baik dapat hidup di sepanjang zaman.

Masalah-masalah lingkungan hidup yang ditulis para wartawan, sungguh berbeda bila digarap oleh para sastrawan. Wartawan punya banyak sensor yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan. Sensor pertama mungkin datang dari pemasang iklan yang perusahaannya terkena dalam pemberitaan dimaksud.

Sensor kedua mungkin datang dari redaktur yang berkecenderungan kepada sumber-sumber yang kapabel. Sensor ketiga juga mungkin datang dari bagian perusahaan yang berkaitan dengan tiras atau sirkulasi koran (majalah). Sensor keempat tidak menutup kemungkinan berkaitan dengan pencabutan SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan) yang cenderung berlaku pada masa Orde Baru dulu. Dan sensor-senor lainnya.

Ini bukan berarti bahwa peran sastrawan jauh lebih hebat dari wartawan. Tidak, bukan itu maksudnya.

Perbedaan fungsi (tugas) masing-masing media itu tidak terletak kepada hebat atau tidaknya, melainkan kepada cara penyampaian. Bila media elektronik dapat menyampaikan berita yang sedang terjadi secara langsung, media cetak hanya akan dapat menyajikan setelah berlangsung atau akan berlangsung. Sementara sastrawan dapat mengabadikan kisah-kisah aktual itu menjadi bacaan yang mungkin untuk sepanjang zaman.

Bagaimana kisah orang tua dan laut (The Old Man and The Sea) yang digarap Ernest Hemingwey puluhan tahun yang lampau, masih enak dibaca sekarang. Bagaimana kisah perlawanan Nyi Onto Soroh dan Minke dalam menentang kapitalisme ortodoks yang digambarkan Pramudya Ananta Toer, juga puluhan tahun lampau, masih juga menarik kita baca saat ini.

Begitu pula kisah kawin paksa yang digambarkan Marah Rusli dalam Siti Nurbaya, juga tak kalah menariknya untuk dinikmati. Perjuangan Multatuli dalam membela kaum tertindas pun tak jauh beda.

Kisah-kisah yang pernah terjadi, akan terjadi dan mungkin terjadi adalah sesuatu yang dapat menjadi sumber ilham bagi pengarang (sastrawan). Sepanjang penggarapan tidak artifisial dan dapat menyentuh hal-hal yang substansi, karya itu berkemungkinan akan tetap menarik dibaca kapan dan di mana saja. Sesungguhnya karya sastra yang baik tak mengenal batas waktu dan wilayah.

Konsep Horace dulce dan utile merupakan landasan sikap bagi sastrawan. Para pembaca tidak saja dapat menarik manfaat (utile) dari karya sastra yang dibacanya, juga dapat merasakan nikmat (dulce) – yang menurut saya – tidak sekadar profan. Nikmat di dalam karya sastra dapat mencapai puncak imanen karena ia telah melalui proses katarsis.

Karena itulah, persoalan-persoalan lingkungan hidup dapat menjadi tema yang menarik bagi karya sastra. Misalnya proses pendangkalan danau, pelurusan sungai, tercemarnya sungai, laut dan udara merupakan hal yang menarik untuk disajikan dalam karya sastera (puisi, cerpen, maupun novel).

Tidak hanya masalah kerusakan, juga bagaimana akrabnya seorang anak nelayan dengan laut, akrabnya seroang anak desa dengan lingkungannya dan persolan-persoalan lainnya. Semua merupakan bahan yang dapat diramu ke dalam karya sastra.

Hal yang terpenting, karya sastra dapat menulis banyak soal tanpa harus menghujat. Karya sastra, meskipun bersifat sosial kontrol, tetap saja dengan pendekatan yang humanistis, sehingga memungkinkannya jadi universal. Sebab sesungguhnyalah esensi sastra untuk membawa pembacanya kepada proses katarsis (penyucian diri).

Nah, 14 sastrawan Sumatera Utara: Afrion, Aishah Basar, Ali Yusran, Antilan Pruba, Harta Pinem, Hidayat Banjar, Indris Pasaribu, Jones Gultom, M Raudah Jambak, M Yunus Rangkuti, Rida HR, Siti Aisyah, S Ratman Suras, dan Suyadi San sudah bicara lewat puisi-puisi ekologinya. Apakah kelak puisi-puisi itu bermakna atau tidak bagi kehidupan, waktu jualah yang akan menjawabnya. Yang pasti, Jelajah – nama kumpuluan puisi yang menghimpun 115 puisi itu – telah menorehkan jejak bahwa di negeri ini telah dan mungkin terjadi krisis lingkungan sebagaimana yang digambarkan. ***

*Disampaikan pada acara

Peluncuran Buku Kumpulan Puisi Ekologis

di Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU)

Medan, 14 Agustus 2006

 

**Direktur LSM Pelindung Bumimu

dan Pimpinan BT/BS BIMA Medan

Ilegal Loging di Balik Logo Penahanan Valentino

-Ilegal Loging di Balik Logo Penahanan Valentino

Sebermula mengadvokasi hutan, Valentino mendapat tekanan.
Akhirnya pemakaian logo tanpa ijin yang tidak diketahuinya, membawa Valentino ke dalam sel. Poldasu pun diprapredilankan.

Karena dianggap tidak memenuhi unsur, Tim Advokasi Robert Valentino mempraperadilankan Poldasu. Sidang pertama praperadilan – menurut infomarsi pengacara – berlangsung Senin (10/9). “Tuntutan  praperadilan tersebut sudah didaftarkan di Kepaniteraan PN Medan dan tercatat dalam Register No 24/Pra.Pid/2007/PN Medan,” jelas Tim Kuasa Hukum dr Robert Valentino Tarigan SPd yakni Syafaruddin SH MHum, Afrizon Alwi SH MH, Alfahmi Khairi Manurung SH, Irawansyah Gultom SH, Kaliasa Sitinjak SH, Edi Suprasetio SH, dan Elka Fajri SH.
Menurut Tim Advokasi Robert Valentino tersebut, Surat Perintah Penahanan Pol SP Han/136/VIII/2007/Dit Reskrim tertanggal … Agustus 2007 yang yang diterbitkan para termohon prapid tidak sah. Pasalnya Surat Perintah Penangkapan tersebut, tidak memiliki tanggal, waktu peristiwa pidana itu terjadi. Selain itu, orang yang ditahan tersebut belum memiliki bukti permulaan yang cukup melakukan kejahatan. Ini tentu melanggar Pasal 17 KUH Pidana,” jelas Afrizon Alwi.
Afrizon juga menilai Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan para termohon tidak sah. Pasalnya seseorang itu dapat dilakukan penahanan harus memiliki syarat obyektif dan subyektif. “Syarat obyektif tersebut, apabila seseorang melanggar pidana yang ancamannya 5 tahun penjara. Sedangkan syarat subyektif, jika seorang tersebut dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,” jelas Afrizon.
Menurutnya, dr Robert Valentino yang dituduh melanggar pasal 378 dan 228 KUH Pidana hanya terancam pidana 4 atau 2 tahun penjara dan dia tidak mungkin melarikan diri. “Valentino aktivis sosial dan lingkungan serta punya lembaga pendidikan, sehingga tidak mungkin tersangka melarikan diri,” ujarnya sembari menambahkan para termohon sudah mengabaikan pasal 21 ayat 4 KUH Pidana.
Karena itu, Tim Advokasi Valentino berharap Majelis Hakim PN Medan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan tidak sah penangkapan dan penahanan dr Rpbert Valentino, sekaligus memerintahkan termohon untuk membebaskan pemohon prapid dr Robert Valentino dari RTP Polda Sumut serta mengambilkan harkat, kemampuan, martabat, dan kedudukan pemohon.
Menyinggung penahanan pemohon, menurut Afrizon Alwi, Poldasu bertindak diskriminatif. Pasalnya, banyak orang menggunakan atribut Polri kok hanya tersangka yang ditahan. “Saya menilai ada oknum-oknum tertentu di balik penahanan pemohon. Apalagi pemohon dikenal vokal terhadap perambahan hutan secara ilegal,” jelasnya.
Tentang penggunaan atribut Poldasu secara tidak sah, Afrizon menyatakan kliennya tidak bersalah. “dr Robert tidak mengetahui penggunaan atribut tersebut, setelah tidak lagi melakukan kerjasama dengan Poldasu tahun 2004,” jelasnya.

Logo Dalam Brosur
Polda Sumut menahan dr Robert Valentino Tarigan SPd terkait pemakaian logo Poldasu dalam brosur bimbingan tes calon bintara tanpa hak. Valentino ditahan penyidik Satuan Ekonomi setelah menjalanani tiga kali pemeriksaan. “Tersangka resmi kami tahan mulai hari ini (maksudnya Rabu 29/8).  Pasal yang dikenanakan, Pasal 378 subsider 228 KUHP jo Pasal 55 dan 56 KUH Pidana,” ujar pelaksana harian (Lakhar) Direktur Reskrim AKBP Artsianto Darmawan melalui Kasat Ekonomi AKBP Mashudi.
Dalam hal ini, tersangka telah menggunakan lambng atau tanda jabatan yang bukan haknya. “Polda Sumut tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk seleksi calon bintara,” tambahnya.
.Mashudi mengungkapkan, modus operandi tersangka membuat program bimbingan tes bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi calon Bintara Polri. Dalam praktiknya, Robert selaku pimpinan bimbingan tes tersebut, meletakkan logo Polri dalam brosur pendaftaran dengan biaya Rp 600.000. “Dia tidak punya hak menggunakan lambang itu,” tukasnya.
Seperti diketahui, hal ini terkuak setelah petugas Bidang Propam Polda Sumut menemukan peredaran brosur sebuah bimbingan tes PenerimaanBinatara Polri yang memakai logo Polri (Poldasu) tersebut, Januari 2007.
Petugas Propam Polda Sumut menemukan logo tersebut dipakai dalam brosur bimbingan tes seleksi Bintara Polri. Atas perintah pimpinan, dilakukan penyelidikan. Ternyata penempelan logo ini tidak ada izin dari Polda Sumut, selanjutnya dilakukan penyidikan.
Tim Kuasa Hukum Robert yang diwakili Afrizon Alwi SH MH dan Alfahmi Khairi Manurung menyatakan protes keras dan keberatan terhadap penyidik. Sebab, penahanan kliennya itu tidaklah urgen. “Dalam tiga kali pemeriksaan sebagai tersangka, klien saya kooperatif dalam penyidikan, dan ini jelas tidak sesuai KUHP,” ujar mereka.
Mereka menambahkan, untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya mengajukan upaya praperadilan untuk menguji tindakan penahanan yang dilakukan Polda Sumut.
“Gugatan praperadilan sudah didaftarkan di PN Medan Jumat (31/8) dan Senin (10/9) sidang pertama digelar. “Kita tunggu saja hasilnya,” tutur Afrizon dan Fahmi di kantornya Jalan Bambu Medan.
Valentino yang dihubungi ditahanan mengemukakan, dirinya tidak mengetahui kalau sudah ada pemuatan logo Polda Sumut dalam brosur penerimaan bimbingan super intensif untuk ujian tulis calon Bintara. Brosur itu sendiri diketahuinya setelah timbul masalah dan pengakuan stafnya Baginda Aritonang SH, hanya dicetak 500 eksemplar (1 rim) saja.
“Penahanan saya ini hanya upaya untuk pembunuhan karakter. Peluang untuk itu pun dicari-cari (lengkapnya baca Denting “Hidup Bermartabat”),” tandasnya.
Katanya, polisi berusaha mencari kesalahan dirinya karena pernah membongkar kasus ilegal loging di Asahan, setahun lalu. “Nah, ada pejabat Poldasu yang gerah karena itu. Sang pejabat sangat dekat dengan pemilik kayu itu. Kalau (penahanan saya) hanya soal pamakaian logo Poldasu, itu sangat kecil dan tidak mungkin.

Penahanan Valentino yang di samping tokoh pendidikan juga pejuang lingkungan hidup ini, mengandung reaksi keprihatinan dari tokoh pemuda dan agama di Tanah Karo. Selain prihatin, para tokoh asal Bumi Turang itu melihat adanya skenario matang yang membuat pemilik BT/BS Bima ini sampai mendekam di dalam tahanan.
Valentino dikenal sangat vokal berbicara tentang maraknya pembalakan liar di berbagai kawasan hutan di Sumatera Utara. Sehingga, menurut tokoh pemuda Tanah Karo, Osaka Mahendra Ginting, dalam kasus Valentino perlu dicermati adanya indikasi turut campurnya para pemain kayu yang selama ini risih dengan suara lantang Valentino dalam mengkritisi kerusakan hutan di Sumut.
Sementara itu, rasa prihatin juga disampaikan tokoh agama, H Nurdin Ginting Jawak. Dalam penjelasannya kepada wartawan belum lama ini, Ketua KAMKA ini mengatakan dirinya dan jajaran terkejut mendengar kabar penahanan Valentino. Pasalnya selama ini secara pribadi ia melihat Valentino adalah pria yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Dus, karena itu, ia sangat menyanangkan langkah penangakapan dan panahanan Valentino yang dilakukan jajaran Polda.
Masih kata Nurdin, penahahan Valentino secara tidak langsung juga akan berdampak pada langkah-langkah penghentian kegiatan perambahan hutan yang disinyalir masih berlangsung. Karena untuk sementara suara kritis Valentino bakal tak terdengar menghiasi barisan pejuang lingkungan hidup Sumatera Utara. “Kalau sudah begini, kan para pelaku ilegal loging yang tertawa terbahak-bahak. HB/S/PM/MP

Gugatan Praperadilan Valentino Ditolak

Gugatan Praperadilan Valentino Ditolak
Pengacara: Hakim Masih Paradigma Lama 

Sidang terakhir gugatan peraperadilan dr Robert Valentino Tarigan SPd berlangsung Senin (17/9) di Ruang Sidang 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sidang dengan hakim tunggal Dewa Putu SH tersebut, sudah dapat diduga, menolak gugatan Valentino. Hadir dalam sidang tersebut masyarakat luas, para wartawan, kuasa hukum Poldasu Budiman SH dan Didik SH, juga kuasa hukum Valentino seperti Afrizon Alwi SH, Irwansyah Gultom SH, Nur Alamsyah SH dan Kaliasa Sitinjak SH.
            Usai sidang, Afrizon kepada wartawan mengemukakan, sejak awal pihaknya sudah mensuga gugatan akan ditolak. “Ini karena hakim masih berparadigma lama memandang bukti awal yang cukup,” tuturnya.
Katanya, berdasarkan bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan, memperlihatkan lemahnya kasus sangkaan terhadap Pemohon. Terbukti Pelaku utamanya Baginda Panuturi Aritonang SH selama proses penyelidikan dan penyidikan, tidak pernah ditangkap dan ditahan di Poldasu, meskipun kini Tersangka/Terdakwa utama telah diserahkan berkasnya ke Kejaksaan. Selain itu, Sejumlah BAP saksi-saksi, termasuk Tersangka Utama, tidak satu pun membertakan Pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon. Apalagi mengenakan Sangkaan Pasal 378 KUHPidana harus ada bukti yang cukup dalam bentuk kerugian material, sedangkan pihak Penyidik Polda Sumut hanya menduga dalam bentuk kerugian moril.
Oleh karena itu, terlalu sangat riskan, dan terlalu mengada-ada jika Penyidik mengklaim mengalami kerugian moril, sedangkan sumbangan material dan moral dalam bentuk persembahan hak intelektul sebagai sesuatu yang pantas dihargai oleh Termohon. Pemohon menilai, tindakan penyidik atau Termohon melakukan penyangkaan terhadap dr Robert Valentino masih dikulifisir sangat lemah, dan masih menunggu proses pemeriksaan persidangan perkara pokok. Dengan pemaksaan kehendak Para termohon melakukan penangkapan dan penahanan merupakan sesuatu yang absurd, dan terlalu dipaksakan dan dapat menjadi presedent negative dalam penegakan hukum di Polda Sumut.
            Berdasrkan keterangan saksi Mahadi yang menerangkan: bahwa dia sudah bekerja selama 7 tahun di Bimbingan Test/Study “BIMA” dan bekerja pada bagian Percetakan. Dia mendapat perintah langsung dari Baginda Panuturi Aritonang SH, sebagai Manager di Bimbingan Test/Study “BIMA” untuk membuat dua (dua) rim Logo Polda Sumut pada Brosur Program Super Intensive Seleksi Bintara Polris 2006.

Text Box: Dewa Putu SH sedang membacakan putusan penolakan gugatan praperadilan dr Robert Valentino Tarigan SPd.

 

 

Mekanisme kerja mencetak brosur dan lain sebagainya di Bimbingan Test Bima, biasanya perintah Pimpinan dr Robert Valentino  melalui Bagian Adminstrasi dengan didukung dengan Buku Kendali. Ternyata saat penctakan Logo Polda tersebut tidak melalui mekanisme biasanya, dan dia langsung mendapat perintah dari Tersangka Utama yakni Baginda Panuturi Aritonang SH sebagai Manager Bimbingan Test BIMA. Bukan diperintah langsung dari Pemohon dr Robert Valentino Tarigan SPd sebagai Pimpinan Bimbingan Test BIMA. Pembuatan Logo Poldasu pada Brosur tersebut di luar mekanisme dan ketentuan garis kebijakan yang ada di Bimbingan Test/Study “BIMA”.
Karena itu, kata Afrizon, langkah yang dilakukan Para Termohon tidak/belum sesuai dengan Motto: “Buktikan dulu baru pegang, bukan pegang dulu baru bukti” atas dugaan kuat yang disangkakan Para Termohon kepada Tersangka dr Robert Valentino, belum sesuai atau belum didasarkan dengan “bukti permulaan yang cukup” untuk menduga keras pemohon melakukan tindak pidana yang sedang disangkakan kepadanya.
Berdasarkan bukti dan fakta sebagaimana sejumlah BAP Tersangka Utama dan saksi-saksi yang ditampilkan Termohon dalam persidangan, belum kuat menempatkan Pemohon melakukan dugaan kuat melakukan delik, namun masih sebatas dicurigai melakukan delik. Apalagi saksi-saksi dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon tidak terlibat dalam dugaan sangkaan sebagaimana disangkakan Para Termohon, artinya masih perlu pembuktian di persidangan pokok perkara.
Berbeda halnya menempatkan posisi tersangka dalam status penahanan, kadarnya lebih tinggi posisi tersangka dalam status penangkapan. Bukan lagi berdasarkan bukti permulaan yang cukup, justru harus didukung dengan bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Peningkatan kadar pembuktian sebagai status penahanan kiranya dapat dilakukan dengan penuh tanggungjawab berdasarkan ketetuan hak yang berlaku.

            Ditegaskan, selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat, untuk menentukan “bukti permulaan yang cukup” dan atau “bukti yang cukup”, harus berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yakni setidak-tidaknya adanya dua alat bukti yang pantas dijadikan bukti yang kuat di persidangan. Kalau hanya berdasarkan BAP Tersangka, Saksi-Saksi semata, belum bisa dijadikan alasan yang kuat, sebelum penyidik yakin dua alat bukti tersebut dapat dijadikan kekuatan pembuktian di persidangan.
Praperadilan ini sebagai tempat untuk menguji sah tidaknya Tersangka dalam status Penangkapan dan Penahanan. Berdasarkan bukti-bukti BAP yang dijadikan Termohon justru secara faktual disangkal langsung oleh Tersangka Utama, yakni Baginda Panuturi Arutonang SH. Secara tegas tersangka utama membantah jawaban Termohon yang prinsipnya menyebutkan bahwa Baginda Panuturi bekerjasama dengan mendapat persetujuan dari Pemohon.
“Tapi karena hakmi masih dengan paradigma lama, tidak punya keberanian moral untuk melakukan terobosan hokum, maka gugatan kita ditolak. Karena itu, kita akan mengambil langkah hokum beriktunya,” tandas Afrizon. HB.

Kasus Pengaduan Robert Valentino POLDASU akan panggil Sudarto berkas perkara dilimpahkan ke Polres KARO

KASUS PENGADUAN ROBERT VALENTINO

POLDASU AKAN PANGGIL SUDARTO

BERKAS PERKARANYA DILIMPAHKAN KE POLRES KARO

 

 

Medan (SIB)

            Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumut segera memanggil oknum pengusaha pemegang Hak Pengusaha Hutan (HPH) yang mengancam  seorang pemuda peduli lingkungan dr Robert Valentino Tarigan dengan senjata api.

            Kasat I Reskrim Poldasu AKBP Mardi Rukmianto kepada wartawan di ruang kerjanya,  Kamis  (31/7) mengatakan, bila terbukti pengusaha Sudarto mengancam Robert Valentino, pihaknya segera memanggil untuk diperiksa lebih lanjut.

            Dikatakannya, pihaknya tetap menindaklanjuti dan mengusut laporan pengaduan ancaman seorang  pengusaha hutan di Sumut terhadap dr Robert Valentino.

            Saat ini pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi maupun korban berkaitan kasus tersebut

Dijelaskan dalam kasus tersebut, korban telah diperiksa untuk dimintai keterangan dan telah  menandatangani BAP.

            Berkas perkara tersebut segera dilimpahkan ke Polres Tanah Karo karena TKP di wilayah hukum Polres Tanah Karo.

Ditambahkannya, kasus ancaman dilakukan  Sudarto dikenakan pasal 335 (tindak kekerasan)

            Seperti diberitakan SIB, aksi todong pistol yang dilakukan Sudarto kepada Valentino di Kantor Bupati Karo di Kabanjahe 15 Juli lalu, telah mengundang protes keras dari sejumlah komponen masyarakat mulai dari pejabat dan legislatif di daerah ini. Aksi pengancaman yang dilakukan oknum tersebut, karena merasa tidak senang terhadap Valentino yang memperjuangkan masalah hutan di Barusjahe.

Sudarto siap hadapi pengaduan dr Robert Valentino Tarigan

SUDARTO  SIAP HADAPI PENGADUAN

dr ROBERT VALENTINO  TARIGAN 

Medan (SIB)

            Seorang pengusaha Sudarto yang dilaporkan dr Robert Valentino Tarigan, S.Pd ke Poldasu dengan tuduhan melakukan pengancaman  dengan senjata api, menyatakan  siap menghadapi tuduhan  tersebut. 

Hal itu diungkapkan sepada SIB, Selasa (29/7) menanggapi pengaduan dr Robert Valentino Tarigan. Menurut Sudarto, dirinya sama sekali tidak ada melakukan pengancaman terhadap Robert dan ada beberapa saksi yang mendukung serta siap memberikan kesaksian  sekaitan dengan tudingan itu.

            Dijelaskan Sudarto pada 15 Juli 2003 pagi, dirinya memang bertemu dengan Robert Valentino di kantor Bupati Karo. Saat itu Sudarto mengakui memang memegang senjata api lengkap dengan sarungnya, karena sebelumnya Wakil Bupati Karo ingin membeli senjata api dan oleh Sudarto disanggupi untuk membantu membelinya sekaligus memperlihatkan contoh senjata api.

Saat baru keluar dari ruangan Wakil Bupati Karo dan usai memperlihatkan contoh senjata api tersebut, Sudarto bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalinya dan menyalaminya.

Pada saat bersamaan muncul Bupati Karo dengan didampingi Robert Valentino yang sebelumnya tidak dikenalinya. Sudarto kemudian menyalami Bupati namun karena senjata api yang dipegangnya mengarah  pada Robert, disangka yang bersangkutan senpi itu sengaja ditodongkan ke arahnya.

Setelah itu senpi miliknya diserahkan kepada supirnya untuk disimpan di mobil. Karena merasa tidak melakukan pengancaman terhadap Robert, kata Sudarto yang pengusaha kontraktor itu, dirinya siap menghadpi pengaduan Robert di Mapoldasu.

Keberadaan saya di Tanah Karo juga dalam rangka menghadiri Rapat Korda Golkar Tanah Karo, dan saya sejak 6 bulan lalu tidak lagi berkecimpung dalam bisnis perkayuan, “sebut Sudarto”.